Implementasi Sistem Pencatatan dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas di BKD Kota Mataram
Keywords:
Sistem Pencatatan, Rekonsiliasi Keuangan, AkuntabilitasAbstract
Laporan magang ini menggambarkan peran BKD Kota Mataram dalam pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi daerah. Kegiatan magang membantu meningkatkan efisiensi proses keuangan serta memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam tugas administratif dan observasi sistem keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan rekonsiliasi BKD cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala pelaporan dari SKPD. Magang ini menegaskan pentingnya akurasi, koordinasi, dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai tugas administratif seperti pengisian SKL, penulisan register STS, pengunggahan dokumen TGR, dan observasi sistem aplikasi keuangan. Hasil magang menunjukkan bahwa BKD telah menerapkan sistem pencatatan dan rekonsiliasi yang cukup efektif meskipun masih terdapat kendala seperti selisih data dan keterlambatan pelaporan dari SKPD. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan daerah serta menegaskan pentingnya akurasi dan koordinasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.
References
Aditya, L., Husaini and Lismawati (2013) ‘ANALISIS PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH’, Jornal Fairness, 3(1), pp. 21–42.
Kamila, N.F. and Pangestoeti, W. (2025) ‘Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Negara’, Economic Reviews Journal Volume, 4, pp. 235–244. Available at: https://doi.org/10.56709/mrj.v4i1.632.
Kusumawardany, I., Perdana, P.N. and Nasution, H. (2024) ‘Efektivitas Sistem dan Prosedur Pengelolaan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok’, (2), pp. 133–154.
Maria Suryaningsih, A.S.H. (2021) ‘PENGARUH KEPATUHAN REKONSILIASI DAN AKURASI INFORMASI PENDAPATAN BELANJA TERHADAP VALIDITAS LAPORAN KEUANGAN’, 10(2), pp. 339–354.
Mulyanto, Budiman, N.A. and Fahmi, M.N. (2020) ‘Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variab’, Jurnal Bingkai Ekonomi, 6(1), pp. 1–17.
Nariman, A. and Puteri, A.F. (2024) ‘KEUANGAN dan calon investor . Laporan keuangan tersebut harus dapat memberikan informasi yang lengkap dan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diandalkan . Perusahaan yang memiliki unsur-unsur Proses akuntansi yang dijalankan untuk menghasilkan laporan ’, 2(4), pp. 1922–1929.
Pradono, F. cahyo and Basukianto (2015) ‘KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN (Studi Pada SKPD
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)’, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 22(2), pp. 188–200.
Prasetyo, A. and Pangemanan, S. (2011) ‘Analisis Dampak Reviu Inspektorat terhadap Kualitas Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kab. Minahasa Tenggara TA 2010 dan 2011’, 20(4), pp. 1–14.
Putra, G. (2017) ‘PENGARUH AKUNTABILITAS KEUANGAN, PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH, DAN TRANSPARANSI ANGGARAN TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU’, 4, pp. 163–177.
Zeny Antika, Yunika Murdayanti, H.N. (2020) ‘PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH’, 15(2), pp. 212–232
