Praktik Akuntansi dan Bisnis

Prosedur Penjualan Tunai dan Kredit Pada Dealer SIP Yamaha Ampenan

Juliadis Elza Sapitri — 2026-02-28

Penjualan merupakan aktivitas utama dalam perusahaan dealer sepeda motor yang berperan penting dalam menghasilkan pendapatan serta menjaga keberlangsungan usaha. Dealer Yamaha SIP Ampenan sebagai dealer resmi Yamaha menerapkan dua metode penjualan, yaitu penjualan tunai dan penjualan kredit. Setiap metode penjualan memiliki prosedur, dokumen, dan tingkat risiko yang berbeda sehingga memerlukan sistem administrasi dan pengendalian internal yang baik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penjualan tunai dan kredit yang diterapkan pada Dealer Yamaha SIP Ampenan berdasarkan hasil kegiatan magang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penjualan tunai dan kredit di Dealer Yamaha SIP Ampenan telah dilaksanakan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari pengisian Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), proses pembayaran atau pengajuan kredit, hingga penyerahan unit kepada konsumen. Selain itu, dealer telah menerapkan pemisahan tugas dan otorisasi dokumen yang mendukung efektivitas pengendalian internal.

PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TRANSAKSI KREDIT GADAI EMAS DI PT PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SUMBAWA BESAR

Nurabiah Nurabiah — 2026-02-28

Tujuan penyusunan laporan magang ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan Sistem informasi akuntansi dalam transaksi kredit gadai emas pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar.Tujuan ini dicapai dengan melaksanakan kegiatan magang selama 4 (empat) bulan lamanya. Adapun alur dalam prosedur pemberian kredit gadai ialah dimulai dari nasabah yang datang ke kantor pegadaian dengan membawa kartu identitas dan barang jaminan, kemudian data nasabah tersebut akan diinput melalui e-formulir pegadaian, selanjutnya barang akan ditaksir oleh penaksir melalui aplikasi SPRINT dan PASSION, kemudian terbit surat bukti gadai yang akan diproses lebih lanjut dikasir, hingga penyerahan SBG dan uang oleh kasir kepada nasabah. Barang jaminan disimpan oleh penaksir di brankas. Prosedur pelunasan kredit gadai dimulai dari nasabah datang ke kantor pegadaian kemudian menyerahkan SBG dan kartu identitas kepada kasir, selanjutnya kasir memproses pelunasan nasabah melalui aplikasi di komputer, selanjutnya nasabah membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan, kemudian penaksir akan memberikan barang jaminan dan nota pembayaran. Berdasarkan hasil magang dapat disimpulkan bahwa proses pemberian kredit gadai emas telah didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi dengan baik. Penerapan sistem seperti e-Form Pegadaian, SPRINT, dan PASSION memungkinkan pencatatan data nasabah, penaksiran, perhitungan nilai pinjaman, hingga penerbitan Surat Bukti Gadai dilakukan secara akurat, cepat, dan sistematis.

Implementasi Sistem Pencatatan dan Rekonsiliasi Keuangan Daerah Sebagai Upaya Meningkatkan Akuntabilitas di BKD Kota Mataram

Andika Permadi Juniarta — 2026-02-28

Laporan magang ini menggambarkan peran BKD Kota Mataram dalam pencatatan, pelaporan, dan rekonsiliasi keuangan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi daerah. Kegiatan magang membantu meningkatkan efisiensi proses keuangan serta memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam tugas administratif dan observasi sistem keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan rekonsiliasi BKD cukup efektif, meskipun masih terdapat beberapa kendala pelaporan dari SKPD. Magang ini menegaskan pentingnya akurasi, koordinasi, dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai tugas administratif seperti pengisian SKL, penulisan register STS, pengunggahan dokumen TGR, dan observasi sistem aplikasi keuangan. Hasil magang menunjukkan bahwa BKD telah menerapkan sistem pencatatan dan rekonsiliasi yang cukup efektif meskipun masih terdapat kendala seperti selisih data dan keterlambatan pelaporan dari SKPD. Secara keseluruhan, kegiatan magang ini memberikan pemahaman praktis mengenai pengelolaan keuangan daerah serta menegaskan pentingnya akurasi dan koordinasi dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan.

Prosedur Penyusunan Anggaran Biaya Operasional Pada PT Infinity General Consulting

Elsha Mulyawati — 2026-02-28

PT Infinity General Consulting sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi bisnis dan keuangan membutuhkan sistem penyusunan anggaran biaya operasional yang terstruktur agar seluruh aktivitas operasional dapat berjalan secara efektif dan terkontrol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penyusunan anggaran biaya operasional pada PT Infinity General Consulting dengan menggunakan data pengeluaran enam bulan terakhir sebagai dasar perencanaan anggaran. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui observasi langsung, wawancara dengan bagian keuangan, serta dokumentasi laporan biaya operasional perusahaan. Data biaya enam bulan dianalisis menggunakan metode rata-rata dan proyeksi sederhana untuk menentukan estimasi anggaran periode berikutnya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran di PT Infinity General Consulting dilakukan secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data biaya historis, analisis tren pengeluaran, penyusunan draft anggaran oleh bagian keuangan, proses review dan revisi oleh manajemen, hingga pengesahan anggaran. Penggunaan data historis enam bulan memberikan gambaran yang cukup akurat mengenai pola pengeluaran perusahaan, khususnya pada pos gaji, biaya utilitas, dan biaya operasional kantor. Prosedur revisi anggaran juga berperan penting dalam menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan operasional yang berkembang. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyusunan anggaran biaya operasional pada PT Infinity General Consulting telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung pengendalian biaya perusahaan. Penerapan prosedur yang jelas serta evaluasi berkala menjadi faktor utama dalam menjaga efektivitas perencanaan anggaran.

Prosedur Income Audit Sebagai Alat Kontrol Atas Laporan Pendapatan Harian Pada Lombok Astoria Hotel

Ayiz Ananda Azmia — 2026-02-28

Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur income audit sebagai alat kontrol atas laporan pendapatan harian pada Lombok Astoria Hotel. Kegiatan magang dilaksanakan di Lombok Astoria Hotel, Kota Mataram, selama empat bulan, yaitu dari 26 Agustus 2025 sampai dengan 19 Desember 2025, pada Department Finance & Accounting. Fokus utama magang adalah mempelajari alur pencatatan, pemeriksaan, dan pengendalian pendapatan harian yang bersumber dari berbagai departemen, seperti front office, food and beverage, serta departemen pendukung lainnya. Hasil magang menunjukkan bahwa prosedur income audit di Lombok Astoria Hotel telah berjalan secara sistematis melalui tahapan pengumpulan laporan transaksi, verifikasi data dalam sistem, rekonsiliasi dengan dokumen pendukung, serta penyusunan Daily Revenue Report (DRR). Income audit berperan penting dalam mendeteksi kesalahan pencatatan, seperti selisih pendapatan, kesalahan posting diskon, kekurangan dokumen settlement, dan salah klasifikasi metode pembayaran. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala operasional yang memerlukan perbaikan, terutama terkait ketelitian pencatatan dan koordinasi antar departemen. Secara keseluruhan, income audit terbukti efektif sebagai alat pengendalian internal untuk menjaga keakuratan dan keandalan laporan pendapatan harian hotel.

KONTRIBUSI DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Raodah Raodah — 2026-02-28

Laporan ini bertujuan menganalisis kontribusi denda pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memahami dinamika hubungan antara penerimaan dari denda pajak kendaraan bermotor dan total PAD pada periode tertentu. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan variable ldependen PAD dan variable independent utama berupa komponen penerimaan pajak kendaraan bermotor, khususnya denda pajak kendaraan bermotor. Data yang dianalisis bersumber dari laporan keuangan daerah dan dokumentasi samsat setempat untuk jangka waktu tertentu. Hasil dari laporan menunjukkan bahwa denda pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi terhadap PAD. Perkembangan peneerimaan denda PKB selama periode penelitian berisfat fluktuatuf, dipengaruhi oleh Tingkat kepatuhan wajib pajak, jumlah kenddaraan bermotor, serta kebijakan pelayanan dan pemutihan pajak. Factor utama yang mempengaruhi penerimaan denda PKB meliputi keterlambatan pembayaran pajak, kesadaran wajib pajak, penegakkan aturan, serta kemudahan akses layanan pembayaran, dari sisi peranan, denda PKB kendaraan roda dua memberikan kontribusi lebih besar secara akumulatif dibandingkan roda empat karena jumlah kendaraan dan frekuensi keterlamabatan yang lebih tinggi. UPTB UPPD Praya telah melakukan berbagai Upaya untuk meningkatkan penerimaan denda PKB sekaligus memperkuat PAD, melalui peningkatan sosialisasi, samsat keliling, drive thru, dan pembayaran berbasis digital

Prosedur Pemeriksaan Kupon Perawatan Berkala (KPB) Pada Bagian ADM Finance PT. Astra International Tbk Cabang NTB

Yudiawan Saputra — 2026-02-28

Pengamatan ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemeriksaan Kupon Perawatan Berkala (KPB) pada PT Astra International Tbk Cabang NTB sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pelayanan purna jual. KPB merupakan fasilitas servis berkala yang diberikan PT Astra Honda Motor kepada konsumen guna menjamin kualitas kendaraan sekaligus meningkatkan kepuasan pelanggan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan KPB dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu pemeriksaan KPB fisik dan pemeriksaan KPB digital dengan menggunakan sistem ASSIST dan HSO Portal. Tahapan pemeriksaan meliputi penerimaan dokumen, pengelompokan berdasarkan jenis servis, pemindaian kupon, verifikasi data seperti nomor mesin, tanggal servis, dan kilometer kendaraan, serta pelaporan ke PT Astra Honda Motor pusat. Proses pemeriksaan ini berperan penting dalam menjaga keakuratan data, mencegah terjadinya klaim tidak valid, serta meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan. Dengan demikian, penerapan prosedur pemeriksaan KPB yang sistematis dan terintegrasi dapat memperkuat pengendalian internal serta meningkatkan kualitas layanan purna jual di PT Astra International Tbk Cabang NTB.

Meningkatkan Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Melalui Pengujian Arus Kas Pada Laporan SPT PPh Badan Tahun 2024 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat

Nurlela Hayati — 2026-02-28

Tujuan magang ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan kepatuhan perpajakan, khususnya melalui pengujian arus kas dalam pelaporan SPT PPh Badan tahun 2024, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat. Kegiatan magang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan lamanya. Metode yang digunakan dalam kegiatan magang ini adalah observasi dan dokumentasi, yaitu penulis melakukan observasi langsung dengan mengumpulkan dan mempelajari data serta dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan wajib pajak badan. Data laporan keuangan tersebut digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengujian arus kas dalam pelaporan SPT PPh Badan tahun 2024. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam mengidentifikasi kesesuaian antara laporan keuangan wajib pajak dengan laporan SPT PPh Badan. Hasil magang menunjukkan bahwa pengujian arus kas berperan penting dalam memastikan kebenaran dan kewajaran laporan pajak. Dengan analisis arus kas, petugas pajak dapat mendeteksi perbedaan antara data akuntansi dan pelaporan pajak, sehingga membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan terhadap kewajiban perpajakan. Kesimpulan dari kegiatan magang ini adalah bahwa penerapan pengujian arus kas dalam pemeriksaan pajak mampu meningkatkan transparansi dan akurasi pelaporan SPT PPh Badan, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat sebagai unit instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak dalam menjaga kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kegiatan magang ini memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam memahami penerapan teori akuntansi dan perpajakan di lingkungan kerja sebenarnya.

PROSEDUR INVESTASI EMAS MELALUI CICIL EMAS DAN TABUNGAN E-MAS PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk KCP LOMBOK AIKMEL

Lutpi Hidayati — 2026-02-28

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan magang ini adalah untuk mengetahui prosedur investasi emas melalui cicil emas dan tabungan e-mas pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Aikmel. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan magang di Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas pada bagian operasional untuk dapat mengetahui secara langsung prosedur investasi emas melalui cicil emas dan tabungan e-mas yang ada pada Bank Syariah Indonesia KCP Lombok Aikmel. Hasil yang didapat yaitu mampu menjelaskan mengenai alur prosedur investasi emas melalui cicil emas dan tabungan e-mas yang terdapat pada Bank Syariah Indonesia. Cicil emas ada 2 (dua) prosedur yaitu offline (datang ke kantor) dan juga online (melalui aplikasi BYOND by BSI). Prosedur cicil emas melalui offline meliputi kegiatan pengajuan, verifikasi dokumen, pembayaran uang muka dan persetujuan akad dan ketentuannya. Sedangkan prosedur cicil emas melalui online, nasabah terlebih dahulu masuk ke aplikasi BYOND by BSI, selanjutnya memilih menu cicil emas, menentukan jenis dan berat emas, serta menetapkan jangka waktu angsuran lalu menyetujui akad pembiayaan dan ketentuannya, nasabah mengirim pengajuan dan memasukkan PIN transaksi. Dengan demikian, proses pengajuan Cicil Emas secara online dinyatakan selesai. Selanjutnya prosedur investasi melalui Tabungan E-Mas di BYOND by BSI dilakukan dengan mengakses menu investasi, memilih fitur beli emas, serta memasukkan nominal pembelian sesuai kebutuhan. Nasabah kemudian memverifikasi data, menyetujui akad dan ketentuan yang berlaku, dan mengirim pengajuan. Setelah memasukkan PIN transaksi, pembukaan rekening Tabungan E-Mas dinyatakan selesai sehingga nasabah dapat mulai berinvestasi emas secara digital.

Analisis Penyelesaian KPR Bermasalah Pada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Mataram

Sitias Naya Rahmatika — 2026-02-28

Tujuan magang ini adalah untuk mengetahui proses penanganan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bermasalah pada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Mataram. Kegiatan magang berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan melakukan observasi, wawancara, serta keterlibatan langsung dalam aktivitas operasional di unit kredit dan penanganan kredit bermasalah. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa BTN Cabang Mataram memiliki prosedur dan tahapan yang sistematis dalam menangani debitur dengan masalah pembayaran, mulai dari upaya persuasif hingga penyelesaian hukum. Penanganan yang dilakukan meliputi restrukturisasi kredit, pemberian keringanan pembayaran, hingga opsi penyelesaian lainnya seperti subrogasi, cessie (alih tagih), penjualan bersama, dan pelelangan agunan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Restrukturisasi menjadi metode yang paling banyak diterapkan karena dinilai efektif membantu debitur yang masih memiliki kemampuan dan itikad baik, sekaligus menjaga kualitas aset bank. Melalui tahapan tersebut, BTN berupaya menjaga kualitas portofolio kredit, meminimalisasi tingkat kredit macet, serta memastikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam manajemen risiko perbankan.

Prosedur Penanganan Kepatuhan Pajak Klien UMKM Atas PPh Final di Asrarudin Tax Consultant

Lidya Latifa Rahadi — 2026-02-28

Adapun tujuan dari magang ini untuk mengetahui proses penanganan kepatuhan pajak klien UMKM atas PPh Final di Asrarudin Tax Consultant. Melalui kegiatan magang, penulis mengikuti langsung tahapan yang dilakukan konsultan dalam memastikan kewajiban perpajakan klien terpenuhi sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022. Tujuan ini dicapai melalui kegiatan magang selama 4 (empat) bulan dengan mengikuti aktivitas penangana perpajakan, sehingga penulis dapat memahami secara langsung alur penanganan kewajiban pajak UMKM. Hasil magang menunjukan bahwa proses penanganan kepatuhan pajak klien UMKM terdiri dari empat tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi kelayakan, dengan memeriksa omzet, jenis usaha, NPWP, serta masa berlaku penggunaan tarif final UMKM; (2) pengumpulan dokumen, berupa nota pemasukan dan pengeluaran sebagai dasar perhitungan omzet; (3) perhitungan PPh Final, yaitu 0,5% dari omzet bruto bulanan; dan (4) penyetoran pajak, yang dilakukan klien menggunakan ID Billing yang dibuatkan langsung oleh konsultan. Kegiatan magang ini juga meperlihatkan bahwa seluruh proses pencatatan, perhitungan, hingga penyetoran dilakukan secara sistematis oleh konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan klien terhadap peraturan perpajakan. Berdasarkan hasil kegiatan dan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa prosedur kepatuhan pajak UMKM telah diterapkan secara sistematis oleh Asrarudin Tax Consultant, namun masih diperlukan peningkatan dalam kerapian dokumen dan ketetapan waktu pengiriman data dari klien agar proses perhitungan dan penyetoran pajak berjalan lebih efisien.

PROSEDUR ENTRI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR PADA UPTD PASAR DINAS PERDAGANGAN KOTA MATARAM

Yolanda Mahliza — 2026-02-28

Laporan magang ini disusun yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis secara mendalam prosedur entri penerimaan pendapatan pasar pada UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram. Selama kegiatan magang, penulis terlibat langsung dalam proses pencatatan, pengendalian, dan verifikasi setiap pemasukan retribusi pasar, sehingga memberikan pemahaman praktis mengenai mekanisme pengelolaan pendapatan daerah serta efektivitas pengendalian internal yang diterapkan. Berdasarkan hasil pengamatan, prosedur entri penerimaan retribusi pasar melibatkan rangkaian kegiatan mulai dari pendataan pedagang, penarikan retribusi oleh juru pungut, verifikasi penerimaan oleh kasir, hingga pencatatan administrasi dan penyetoran ke Kas Daerah. Seluruh tahapan dijalankan melalui sistem informasi keuangan pemerintah daerah untuk memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. Prosedur tersebut mencakup penatausahaan penerimaan kas, penyusunan dokumen LHBP, pembuatan Surat Tanda Setoran (STS), serta proses serah terima uang kepada Bank NTB Syariah sebagai instansi penerima setoran resmi. Hasil magang menunjukkan bahwa penerapan prosedur penerimaan retribusi di UPTD Pasar telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan, meskipun terdapat beberapa penyesuaian teknis dalam praktik harian guna meningkatkan keamanan, ketelitian, dan efektivitas proses. Secara keseluruhan, pengalaman magang ini membuktikan bahwa penerimaan pendapatan daerah memerlukan prosedur yang efisien, terkontrol, dan tepat ketentuan agar kontribusi retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dipertanggungjawabkan secara optimal.

Prosedur Pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) Melalui Modul Pembayaran Aplikasi SAKTI di Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat

I Gede Sandy Oka Saputra — 2026-02-28

Pengamatan ini disusun dengan dua tujuan utama, yaitu untuk mengetahui praktik pengaplikasian Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat serta untuk membandingkan penggunaan aplikasi tersebut di tingkat instansi dengan implementasi yang diterapkan di lingkungan BPKP NTB. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui kegiatan magang selama lima bulan dengan keterlibatan langsung pada aktivitas bagian akuntansi dan keuangan, khususnya dalam proses penyusunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Modul Pembayaran SAKTI. Melalui pengalaman praktik tersebut, diperoleh pemahaman bahwa SAKTI berfungsi sebagai aplikasi terintegrasi yang mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), mengelola seluruh tahapan keuangan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, serta memastikan seluruh transaksi entitas akuntansi dan pelaporan dilakukan secara elektronik, sehingga menciptakan proses administrasi yang lebih efisien, akurat, dan akuntabel.

Pengelolaan Biaya Operasional Listrik di Pegadaian Unit Kekalik

Yuli Astira — 2026-02-28

Pengamatan ini bertujuan untuk menganalsis dan untuk memahami prosedur akuntansi, pengendalian biaya operasional dan khususnya biaya Listrik di pegadaian unit kekalik. Magang dilaksanakan selama 4 (empat) bulan . Metode yang digunakan adalah studi kasus deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melibatkan observasi langsung, wawancara dengan staf dan menganalisis dokumen-dokumen. Dokumen yang dianalisis dengan suarat otorisasi angggaran (SOA) surat otorisasi permintaaan pembayaran (SOPP) dan nota pemindahbukuan (NPB).

Temuan utama dalam pengamatan ini adalah menunjukkan bahwa unit pegadaian kekalik telah menerapkan prosedur pengendalian biaya yang efektif. Hal ini dibuktikan dengan: 1) kesesuain dengan prosedur yang terdapat kesusuain antara anggaran (SOA), permintaan pembayaran (SOPP), dan pembukuan (NPB) yang sesuai dengan kebijakan Perusahaan. 2) efisiensi, meskipun control administratifnya kuat, namun pemantauan efisiensi konsumsi riil (satuan kWh) belum menjadi focus utama dikarenakan pembukuan masih menggunakan satu akun gabungan untuk biaya Listrik,Air dan gas yang bisa mempersulit analysis biaya per komponen. 3) varian anggaran, analisis varian anggaran untuk biaya Listrik menunjukkan 0% yang Dimana menandakan bahwa realisasi pembayaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan membuktikan bahwa pengendalian akuntansi yang kuat.

STRATEGI BAPENDA LOMBOK TENGAH DALAM MENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MAKANAN DAN MINUMAN UNTUK PENDAPATAN OPTIMAL

Santika Rohma Dewi — 2026-02-28

Adapun tujuan penyusunan Laporan Magang ini ialah untuk mengidentifikasi permasalahan dalam pemungutan PBJT atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Lombok Tengah, serta mengetahui strategi yang diterapkan oleh Bapenda dalam mengatasi permasalahan tersebut guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencapai pendapatan yang optimal. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan magang pada Bapenda Kabupaten Lombok Tengah selama 4 bulan lamanya dengan melakukan berbagai kegiatan operasional seperti entry data, penagihan aktif, verifikasi dokumen, dan penggunaan aplikasi perpajakan digital. Hasil yang didapatkan yaitu mampu menjelaskan bahwa permasalahan utama yang dihadapi Bapenda Kabupaten Lombok Tengah meliputi: kesenjangan pendataan dan registrasi wajib pajak, karakteristik sektor kuliner yang dinamis, keterbatasan sumber daya manusia, dan potensi ketidakpatuhan yang tersembunyi di balik pencapaian target penerimaan. Melihat semua permasalahan tersebut, Bapenda Kabupaten Lombok Tengah menerapkan strategi yang terintegrasi yakni: pembentukan Satgas PAD, penagihan aktif & berjenjang oleh juru pungut, pemberian teguran administratif sebagai bentuk pembinaan, penyegelan dengan melibatkan Pol PP, dan inovasi teknologi (

Mata Lapak

dan OTM). Semua strategi ini terbukti efektif meningkatkan penerimaan pajak. Kombinasi strategi yang holistik berfokus pada pengembangan ekosistem kepatuhan (bukan hanya penagihan), dan juga didukung oleh inovasi teknologi yang terbukti efektif dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Pengendalian Resiko Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari

Indri Agusthreea Rahmi — 2026-02-28

Kegiatan magang yang saya lakukan pada PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas sistem pengendalian kredit modal kerja dalam meminimalkan potensi terjadinya kredit bermasalah atau kredit macet. Pelaksanaan program magang selama 3 (tiga) bulan dengan berpartisipasi secara langsung pada bagian kredit. Selama pelaksanaan magang, saya terlibat dalam proses administrasi pengajuan kredit, survei lapangan untuk verifikasi data calon debitur, serta proses penagihan terhadap debitur yang mengalami keterlambatan pembayaran. Berdasarkan hasil pengamatan, PT. BPR NTB (Perseroda) Cabang Gunungsari menerapkan prosedur analisis kelayakan kredit menggunakan prinsip 6C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition and Constrain / Compliance. sebagai dasar penilaian kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya. Selain itu, pengendalian risiko dilakukan melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan kredit. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pengendalian risiko kredit modal kerja pada PT. BPR NTB (Perseroda) telah berjalan cukup efektif, sebagai saran bank dapat terus meningkatkan layanan kepada nasabah, melakukan literasi tentang keuangan kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan untuk menarik masyarakat kepada PT. BPR, dan juga memanfaatkan teknologi untuk pencatatan keuangan yang efektif.

Peranan Sistem Akuntansi Pada Layanan Pemberian Kredit Cepat Aman (KCA) PT. Pegadaian Cabang Gerung

Farida Aprianti — 2026-02-28

Kegiatan pengamatan ini membahas Peranan Sistem Akuntansi pada Layanan Kredit Cepat Aman (KCA) PT. Pegadaian Cabang Gerung dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana sistem akuntansi diterapkan dalam mendukung kelancaran proses operasional KCA. Selama kegiatan, penulis terlibat langsung dalam berbagai tahapan layanan, mulai dari proses penaksiran barang jaminan, penginputan data nasabah, penerbitan Surat Bukti Kredit (SBK), pencairan dana, hingga proses pelunasan dan pengambilan kembali barang jaminan. Berdasarkan hasil pengamatan, sistem akuntansi yang digunakan Pegadaian telah berjalan secara efektif melalui dukungan aplikasi digital seperti Pegadaian Digital Service (PDS) dan Tring yang memungkinkan pencatatan transaksi secara cepat, akurat, dan terintegrasi. Penerapan sistem tersebut tidak hanya mempermudah pelayanan nasabah, tetapi juga memperkuat pengendalian internal dalam memastikan keamanan transaksi, ketelitian data, serta keandalan informasi yang diperlukan dalam proses pelaporan keuangan. Selain itu, kegiatan ini memberikan pengalaman praktis bagi penulis untuk memahami hubungan antara prosedur operasional, penerapan standar akuntansi, dan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan layanan KCA, sehingga memperlihatkan bahwa sistem akuntansi memiliki peranan sentral dalam menjaga efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan PT. Pegadaian Cabang Gerung.

Prosedur Peralihan Rekening Nasabah dari Tabungan Haji Menjadi Tabungan Emas Pada Bank Syariah Indonesia KCP Mataram Pejanggik 2

Adinda Endris Prawaja — 2026-02-28

Tujuan magang ini yaitu untuk mengetahui secara mendalam prosedur investasi dalam produk Tabungan Emas sebagai salah satu instrumen persiapan biaya keberangkatan haji pada Bank Syariah Indonesia. Tujuan tersebut dicapai melalui pelaksanaan kegiatan magang selama empat bulan dengan mengikuti aktivitas operasional pada bagian layanan nasabah dan pembiayaan untuk memahami secara langsung alur transaksi investasi emas sebagai sarana persiapan dana haji. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa proses investasi tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia telah memiliki alur dan ketentuan yang jelas serta terdokumentasi melalui sistem digital yang terintegrasi. Prosedur dimulai ketika nasabah melakukan pembukaan rekening tabungan emas melalui kantor cabang atau aplikasi mobile banking. Pada tahap awal, petugas layanan melakukan verifikasi identitas, pencocokan data, serta memberikan edukasi terkait manfaat, risiko, dan mekanisme pembelian emas untuk persiapan keberangkatan haji. Setelah rekening tabungan emas aktif, nasabah dapat melakukan pembelian emas secara bertahap sesuai kemampuan finansialnya. Setiap transaksi pembelian emas akan tercatat secara otomatis pada sistem dan saldo emas nasabah akan terupdate secara real time. Apabila emas yang terkumpul telah mencapai nilai tertentu yang dibutuhkan sebagai persyaratan pendaftaran haji, petugas akan memberikan arahan mengenai proses konversi saldo emas menjadi dana rupiah untuk keperluan setoran awal biaya haji. Selanjutnya, pihak bank akan berkoordinasi dengan lembaga terkait guna memastikan bahwa dana hasil konversi emas dapat digunakan untuk proses pendaftaran haji sesuai ketentuan.

Prosedur Akuntansi Atas Kasus Kerugian Daerah: Verifikasi dan Tindak Lanjut Kasus Kerugian Daerah oleh Inspektorat Kota Mataram

Desak Made Velita Sasikirana — 2026-02-28

Penulis melakasanakan magang di Inspektorat Kota Mataram, dan adapun tujuan penyusunan dari laporan pelaksanaan MBKM-MAGANG ini yaitu untuk dapat memahami prosedur akuntansi serta verifikasi dan tindak lanjut atas kasus kerugian daerah di Kota Mataram. Tujuan ini dicapai dengan melakukan kegiatan magang pada Kantor Inspektorat Kota Mataram selama 4 (empat) bulan lamanya dengan melakukan aktivitas di bagian Wilayah Penugasan, yang dimana memungkinkan penulis untuk dapat mengetahui secara langsung mengenai tata cara dalam prosedur verifikasi dan tindak lanjut atas kasus kerugian daerah di Kota Mataram. Hasil yang penulis dapatkan berdasarkan metode deskriptif yaitu, mampu menjelaskan bahwa untuk memverfiikasi dan menindaklanjuti kasus kerugian tersebut, kantor Inspektorat memiliki prosedur maupun ketentuan yang sudah diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri N0. 133 Tahun 2018. Alurnya dimulai pada saat Pelapor mengakses WBS (Whistle Blowing System) dan yang akan di input melalui SIKAD dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kota Mataram sehingga terbitlah SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) untuk pihak yang terlibat untuk dituntut terkait dengan kerugian tersebut, kemudian penggantian kerugian tersebut akan ditagihkan ke pihak terlibat dan akan disetor ke kas umum daerah.

Prosedur Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat

Adhel Anugrah Lestari — 2026-02-28

Tujuan magang ini yaitu untuk mengetahui proses fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) bulan di Dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan melakukan aktivitas pada bagian yang berkaitan dengan akuntansi maupun pembiayaan. Hasil yang didapatkan yaitu mampu menjelaskan bahwa fasilitasi pembiayaan simpan pinjam oleh dinas koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki prosedur maupun ketentuan yang sudah diatur. Alurnya dimulai saat sosialisasi pembiayaan simpan pinjam berupa KUR dilakukan, hingga pada saat verifikasi dan pencairan dana dilaksanakan. Salah satu program dari fasilitasi pembiayaan simpan pinjam pada Dinas Kopersi dan UMKM adalah berupa pinjan KUR. KUR adalah fasilitas kredit yang disubsidi/didukung pemerintah untuk modal kerja atau investasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar lebih mudah mendapatkan pembiayaan dengan bunga rendah dan persyaratan yang lebih ringan. Program ini disalurkan oleh bank mitra (BRI, BNI, Mandiri, bank daerah, dsb.) dan lembaga penjaminan sesuai skema pemerintah. Dinas tidak selalu menyalurkan KUR langsung (bank yang menyalurkan), tetapi berperan penting dalam fasilitasi: sosialisasi program, verifikasi kelayakan usaha (mis. surat keterangan usaha / SKU atau NIB), pendampingan dokumen, rekomendasi/sertifikasi kelompok usaha/koperasi, dan mempertemukan pelaku usaha dengan bank mitra. Dinas juga mengumpulkan data penerima KUR untuk pemantauan regional. Di NTB, Dinas Koperasi/UKM menyajikan dataset dan laporan penyaluran yang mendukung evaluasi penyaluran.

Analisis Inventory Management Berbasis Oracle E-Business Suite Pada PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk Cabang Mataram

Muhammad Fahad Al Hasan — 2026-02-28

Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk menganalisis penerapan manajemen persediaan (inventory management) berbasis Oracle E-Business Suite, memahami alur kerja pada setiap divisi terkait, serta mengevaluasi efektivitas sistem dalam mendukung aktivitas operasional perusahaan. Pengamatan dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui observasi langsung, praktik kerja (magang), dan wawancara informal dengan karyawan pada Divisi Transportasi, Finance Accounting, dan Warehouse. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa Oracle E-Business Suite memiliki peran yang sangat penting dalam mengintegrasikan proses bisnis, mulai dari pencatatan faktur, rayonisasi distribusi, pembuatan payment voucher, pengelolaan retur barang, pemrosesan credit note, hingga aktivitas pergudangan seperti receiving, put away, RTV, cycle count, dan stock opname. Penerapan sistem ini terbukti mampu meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, meminimalkan kesalahan pencatatan, serta mendukung pengawasan persediaan secara real-time. Kesimpulan dari pengamatan ini adalah bahwa implementasi Oracle E-Business Suite di PT. Enseval Putera Megatrading Tbk Cabang Mataram dapat meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas dalam pengelolaan persediaan. Selain itu, kegiatan magang memberikan nilai tambah bagi mahasiswa karena memungkinkan mereka memahami penerapan nyata teori akuntansi dan manajemen persediaan dalam lingkungan kerja.