ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM

Authors

  • Riska Wulandari Universitas Mataram
  • Baiq Anggun Hilendri Lestari Universitas Mataram
  • Adithya Bayu Suryantara Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657

Keywords:

Rasio Keuangan, Pemerintah Daerah

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja, rasio pertumbuhan, dan rasio solvabilitas. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data berupa dokumentasi dan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Mataram berdasarkan: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada pola hubungan konsultatif karena berada pada rentang rasio 25% - 50%. (2) Rasio Desentralisasi Fiskal dikatakan sangat rendah karena berada pada rentang 20% - 29,99%. (3) Rasio Efektivitas PAD dikatakan efektif karena mencapai rasio lebih dari 100%. (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berfluktuasi karena rasio yang dicapai mengalami peningkatan dan penurunan setiap tahun. (5) Rasio Keserasian Belanja dikatakan kurang baik karena belanja operasi lebih tinggi daripada belanja modal. (6) Rasio Pertumbuhan dikatakan tidak baik karena berada pada rentang 0% - 25%. (7) Rasio Solvabilitas dikatakan baik karena melebihi standar keberhasilan menurut Mahmudi (2019) yaitu 2:1.

References

Cnnindonesia.com. (2017). Sri Mulyani Keluhkan Pemda Terlalu Bergantung pada APBN. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171206135433-532-260497/sri-mulyani-keluhkan-pemda-terlalu-bergantung-pada-apbn

Deswira, A. (2022). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar. Akuntansi Dan Manjemen, 17(1), 72–88. https://akuntansi.pnp.ac.id/jam

Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal EBBANK, 8(1), 33–48.

Halim, A., & Muhammad Abdul Kusufi. (2014). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 4). Salemba Empat.

Hood, C. (1995). The “New Public Management” in The 1980s: Variations on A Theme. Accounting, Organizations and Society, 20(2–3), 93–109. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-3682(93)E0001-W

Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.

Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. Jurnal Ekonomi & Bisnis, 13. ejurnal.stie-portnumbay.ac.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020. (n.d.).

Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2). https://doi.org/10.18196/jati.010210

Syahrial dan Sotuyo. (2014). Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kota Lhokseumawe. Jurnal Kebangsaan, 3(5).

Syukur, D. P. et all. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Sebagai Barometer Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Islamic Accounting and Finance Review, 2(2), 152–165.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. (n.d.).

Downloads

Published

2023-06-12

How to Cite

Wulandari, R., Lestari, B. A. H. ., & Suryantara, A. B. . (2023). ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 3(2), 56–69. https://doi.org/10.29303/risma.v3i2.657