Proses Pencapaian Kinerja Badan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Pada Bidang Instansi Pemerintah Pusat)
Keywords:
BPKP, Kinerja, Pengawasan, Tata KelolaAbstract
Laporan ini bertujuan untuk mengkaji proses pencapaian kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP). Fokus utama penelitian adalah mengevaluasi efektivitas pengawasan yang dilakukan BPKP terhadap instansi pemerintah pusat di wilayah NTB dalam rangka mendukung tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan efisien. Penelitian ini juga menyoroti peran strategis BPKP dalam mengawal pembangunan nasional melalui audit, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah pusat di daerah. Dengan menggunakan data kinerja tahun 2023 serta pengalaman langsung selama magang, laporan ini menyajikan analisis terhadap tantangan pengawasan, kontribusi BPKP dalam peningkatan governance, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa depan. BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait lainnya, baik di tingkat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
References
Amiruddin, A. (2017). Fungsi Pengawasan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Biak Numfor. Gema Kampus Iisip Yapis Biak, 12(1), 45-53. https://doi.org/10.52049/gemakampus.v12i1.56
D, A., Yudi, Y., & Friyani, R. (2020). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada OPD di Pemerintah Kabupaten Muara Bungo). JAR, 1(1), 1-19. https://doi.org/10.22437/jar.v1i1.10941
Harsono, H., Helmi, S., & Acon, L. (2023). Determinan Audit Judgment Pada Auditor Pemerintah. Jaakfe Untan (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura), 12(1), 27. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v12i1.62696
Haryoko, K., Nangoi, G., & Kalangi, L. (2017). Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Hasil Audit Pada Perwakilan Bpkp Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill, 8(2). https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.16902
Irawan, M. and Khodijah, S. (2021). Kewenangan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Bpkp) Dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Pada Kasus Tipikor. Rechtenstudent, 2(3), 278-292. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.87
Irawan, N., Syarif, A., & Fitria, F. (2022). Fungsi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. Mendapo Journal of Administrative Law, 3(1), 56-69. https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i1.13221
Letik, N., Muskanan, M., & Dethan, M. (2025). Faktor-Faktor Yang Menjadi Peluang dan Tantangan Dalam Penanganan Laporan Whistleblowing Oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Nusa Tenggara Timur. Indo-Fintech Intellectuals Journal Of Economics And Business, 5(2), 4869-4881. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v5i2.3124
Pera, C., Ga, L., & Kiak, N. (2024). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. GLORY, 5(2), 299-304. https://doi.org/10.35508/glory.v5i2.13057
Safarah, N. and Umar, H. (2024). Pengaruh Independensi, Pengalaman Dan Skeptisisme Auditor Pada Kemampuan Auditor Mendeteksi Korupsi. Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi & Akuntansi (MEA), 8(3), 1343-1362. https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4586
Sofyanty, D. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Terhadap Tindakan Whistleblowing. Widya Cipta - Jurnal Sekretari Dan Manajemen, 3(1), 43-50. https://doi.org/10.31294/widyacipta.v3i1.5023
