PELATIHAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN DESA
DOI:
https://doi.org/10.29303/independen.v1i1.4Kata Kunci:
Pengelolaan Keuangan Desa, Aplikasi KeuanganAbstrak
Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diberikan dengan pemerintah desa sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dengan kompleksnya peraturan dari berbagai kementerian. Dengan keluarnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang menggantikan posisi bendahara dengan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, ditambah keluarnya Siskeudes V2.0 R.0.1, sehingga proses penatausahaan, pelaksanaan, hingga pelaporan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi semakin kompleks, karena bertambahnya jumlah dokumen, baik di penganggaran maupun pelaporan. Tidak hanya pembukuan dan pelaporan, Siskeudes juga mengcover aspek perpajakan dengan beragam pajak dari peraturan pusat maupun Peraturan Daerah (Peraturan Bupati). Oleh karena itu, hal ini menjadi rumit bagi PPKD. Pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi anggota PPKD atas mekanisme sistem keuangan desa berdasarkan regulasi terbaru (termasuk pajaknya), hingga mekanisme Siskeudes V2.0 R.0.1. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini yaitu melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan, dengan subyek aparat pengelola keuangan Desa Gelangsar, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan pendamping desanya. Berdasarkan evaluasi kegiatan, pengabdian yang telah dilaksanakan cukup dapat memberikan pemahaman mekanisme sistem keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, dan perbedaannya dengan Permendagri sebelumnya (Permendagri Nomor
113 Tahun 2014). Kegiatan pengabdian ini juga cukup dapat memberikan petunjuk penggunaan dan pengoperasian Siskeudes V2.0 R.0.1, hingga jenis dan cara input pajak atas setiap belanja desa.
Referensi
_ . Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
_ . Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal
26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
_ . 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
_ . 2018. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Jakarta: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Suhaedi, Wirawan, Baiq Rosyida Dwi Astuti, dan Intan Rakhmawati. 2016. Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Tidak Dipublikasikan.
Atikah, Siti, Sapto Hendri BS, Intan Rakhmawati. 2018. Model Implementasi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Desa. Laporan Penelitian, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Tidak Dipublikasikan.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Modul Pengelolaan Keuangan Desa # 4 Modul Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2016.
. Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Manual Operasi Aplikasi SISKEUDES 2.0. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2018.
